Hal itu memantik kecaman sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. Makanya dalam waktu dekat, legislatif akan memanggil oknum PNS yang tergolong pejabat teras SKPD untuk dihearing (dimintai keterangannya, red).
"Apabila terbukti, akan direkomendasikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk diberikan peringatan sekaligus sanksi," jelas Anggota DPRD Wakatobi, Subardin Bau, La Moane Sabara dan Sutomo Hadi, Senin (17/1)
Seluruh jajaran PNS lingkup Pemkab Wakatobi dari unsur pimpinan hingga unsur terendah untuk bekerja profesional dengan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS sesuai amanah undang-undang. "Jangan melibatkan dan menjurumuskan diri dalam lingkaran politik praktis pada momen Pemilukada Wakatobi ini, “terang juru bicara DPRD Subardin Bau.
DPRD Wakatobi telah mendapat banyak pengaduan seputar PNS terlibat politik praktis. Bahkan ada yang melakukan secara terstruktur kepada bawahan untuk mendukung calon tertentu.
Sutomo Hadi menimpali, pihaknya menemukan aduan adanya penekanan kepada para honorer untuk mendukung salah satu pasangan. Selain itu, ada upaya mobilisasi penerbitan SK honorer untuk didata dengan maksud agar mendapat dukungan.
Sementara, La Moane Sabara menegaskan akan menindaklanjuti setiap dugaan penyelewengan oknum PNS. "Kami akan panggil mereka untuk dimintai keterangan. Kalau mau berpolitik, tanggalkan label PNS lalu masuk partai," katanya lagi.
DPRD Wakatobi telah mengantongi sejumlah nama oknum PNS yang terlibat penggalangan suara untuk mendukung calon bupati tertentu.(tom)
Editor: Yuhandri Hardiman
Sumber baubaupos.com
"Apabila terbukti, akan direkomendasikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk diberikan peringatan sekaligus sanksi," jelas Anggota DPRD Wakatobi, Subardin Bau, La Moane Sabara dan Sutomo Hadi, Senin (17/1)
Seluruh jajaran PNS lingkup Pemkab Wakatobi dari unsur pimpinan hingga unsur terendah untuk bekerja profesional dengan tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS sesuai amanah undang-undang. "Jangan melibatkan dan menjurumuskan diri dalam lingkaran politik praktis pada momen Pemilukada Wakatobi ini, “terang juru bicara DPRD Subardin Bau.
DPRD Wakatobi telah mendapat banyak pengaduan seputar PNS terlibat politik praktis. Bahkan ada yang melakukan secara terstruktur kepada bawahan untuk mendukung calon tertentu.
Sutomo Hadi menimpali, pihaknya menemukan aduan adanya penekanan kepada para honorer untuk mendukung salah satu pasangan. Selain itu, ada upaya mobilisasi penerbitan SK honorer untuk didata dengan maksud agar mendapat dukungan.
Sementara, La Moane Sabara menegaskan akan menindaklanjuti setiap dugaan penyelewengan oknum PNS. "Kami akan panggil mereka untuk dimintai keterangan. Kalau mau berpolitik, tanggalkan label PNS lalu masuk partai," katanya lagi.
DPRD Wakatobi telah mengantongi sejumlah nama oknum PNS yang terlibat penggalangan suara untuk mendukung calon bupati tertentu.(tom)
Editor: Yuhandri Hardiman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar