Rabu, 09 Februari 2011

APBD WAKATOBI 2011 DIBAHAS DI KENDARI

Kendari, 19/12 (ANTARA) - Seluruh anggota DPRD dan para kepala satuan kerja perangkat daeah (SKPD) ramai-ramai meninggalkan Wanci, Ibu Kota Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menuju Kendari untuk membahas Rancangan APBD 2011 daerah itu di sebuah hotel.

"Hampir seluruh pejabat SKPD bersama anggota DPRD Wakatobi sudah berada di Kendari karena akan membahas APBD 2011 di salah satu hotel mulai Senin (20/12)," kata Kepala Kantor Penguhung Kabupaten Wakatobi, Jalal di Kendari, Minggu.

Menurut Jalal, Pemkab Wakatobi bersama DPRD memindahkan lokasi pembahasan APBD tersebut untuk mempercepat proses pembahasan.

"Oleh karena tujuannya mempercepat proses pembahasan APBD, maka setelah selesai dibahas di Kendari, langsung dikonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Sultra," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wakatobi Abdul Manan mengungkapkan bahwa APBD Wakatobi 2011 direncanakan senilai Rp378 miliar atau naik sekitar 15 persen dari APBD tahun sebelumnya Rp328 miliar lebih.
Sekitar Rp120 miliar lebih dari dana APBD tersebut akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai, selebihnya untuk program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dan belanja barang.

Menurut Abdul Manan, tingginya alokasi dana untuk membayar gaji pegawai itu dikarenakan tahun 2011 nanti, Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus membayar tunjangan sertifikasi guru sebesar gaji pokok masing-masing guru yang jumlahnya mencapai 2.000-an guru.

"Jadi beban ABPD untuk gaji pegawai meningkat tajam, terutama gaji guru yang harus dibayar meningkat dua kali lipat dari gaji pokok," katanya.

Sedangkan alokasi dana untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, kata Abdul Manan, akan menggunakan separuh dari sisa dana membayar gaji pegawai atau sekitar Rp130 miliar.

Sisanya sekitar Rp130 miliar akan difokuskan pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sarana kesehatan, pendidikan dan pariwisata.

"Sebagai daerah kabupaten yang baru berkembang, pembangunan infrastruktur dasar menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama infrastruktur yang berkaitan langsung dengan perbaikan kesejahteraan rakyat," katanya.

Sedangkan pengembangan bidang perikanan terutama budidaya rumput laut dan budidaya ikan perairan, kata Andul Manan, akan mencari dana dari sumber-sumber lain, terutama dana perimbangan dari pemerintah pusat.

"Pembiayaan dari sumber lain untuk bidang perikanan, terutama budidaya rumput laut, tahun ini kita dapat dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp500 juta," katanya. ***1***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar