Mendengar kata itu dalam relung batin tiap orang terbersit semacam penolakan. Kemiskinan tak hanya meminggirkan seseorang dalam arena pergulatan sosial karena miskin adalah hambatan eksistensial dalam pandangan modernitas. Bayangkan bagaimana susahnya orang miskin menyalurkan pandangannya di tengah pandangan elit yang mayor. Bayangkan pula nihilnya mereka mengimpikan masa depan layaknya orang mampu.
Wajar bila Tuan mengatakan "tak ada orang miskin di Wakatobi". Miskin bagi kita tak hanya berkaitan semata dengan kondisi materi, tapi melampui itu, miskin adalah sebuah aib. Masih segar dimemori saya saat masih menginjak sekolah dasar, ramainya para orangtua memarahi anak-anaknya yang mendapat bantuan tak mampu dari pemerintah meski dalam kacamata Bank Dunia serta tetek bengeknya mereka masuk dalam ukuran miskin. Sehingga 'miskin' bukan alegori nilai dalam pandangan hidup kita. Beda halnya dengan miskin di kota-kota besar yang terus direproduksi dalam bentuknya yang kadangkala vulgar: memanipulasi identitas dari yang berada menjadi tidak berada. Tujuannya mendapat bantuan yang tampil dalam aneka rupa. Bahkan dilakukan secara massal dengan bantuan tangan-tangan terampil yang kerap mengklaim diri sebagai pejuang sosial. Ironi.
Mungkin pula kita hidup dalam ketersediaan alam yang belum terprivatisasi menyeleluruh oleh para kaum kapital. Lalu orang pun tak sesibuk seperti masyarakat urban yang tiap detik dihantui rupa konsumsi. Besok makan apa? Sementara kita cukup mencari lauk dengan 'modal hampa'.
**********
Memang rasanya agak ganjil, karena konsepsi otonomi daerah saat ini mewujud dalam mega-korpus, gagalnya daerah menyejahterakan rakyatnya. Sehingga, kemiskinan kadangkala tampil dalam bentuknya yang ambivalen. Kemiskinan seringkali dieksploitasi menjadi isu yang bisa menggoyahkan bahkan meruntuhkan mereka yang berkuasa. Bagi incumbent sudah barang tentu akan menutup rapat-rapat soal ini.
Wakatobi pun ingin mengambil jarak dalam wacana gagalnya otonomi daerah memakmurkan rakyatnya. bukankan ini keuntungan politik yang tak ternilai bagi mereka yang berkuasa. meski konsepsi kemiskinan perlu perdebatan panjang dan riset yang mendalam, sehingga menjadi counter pandangan dari mereka yang memiliki kuasa. belum lagi kontrol media dan masyarakat sipil masih kurang memadai terhadap jalannya pemerintahan. tak hanya itu pula kita pun harus akui kadangkala kita tenggelam dalam pikuk wacana yang saat ini menjadi tren global; pariwisata. Sehingga abai dengan realitas masyarakat. masyarakat kita pun seringkali latah: penguasa hanya dengan entengnya memarkir para artis-artis kenamaan di Wakatobi sudah cukup untuk menghibur masayarakat kita yang pada kenyataannya senang hiburan. walaupun itu agenda seting penguasa untuk mengontrol wacana pemikiran masyarakat. "tak usah rakyat mikirin politik, cukup urus perut dan hiburan", menyitir kata-kata para elit politik pusat.
lalu mahasiswa kemana? konon katanya mereka sebagai agen perubahan yang bisa mencerahkan masyakarat? tak tahu. kita pun sepertinya hanya teronggok dalam wacana individual yang kerap melumat 'literatur-literatur wah' minus implementasi. mirisnya lagi tenggelam dalam hedonisme yang menawarkan aneka sensasi kenikmatan yang tiada tara!
Oleh Sugianto tomia
Rabu, 18 Mei 2011
Jumat, 22 April 2011
Seminar pendidikan di Binongko
Himpunan Mahasiswa Pulau Binongko (HMPB) akan mengadakan seminar, pada tanggal 28 Agustus 2011 dengan tema "persiapan SDM untuk mengelola potensi yang ada di WAKATOBI sebagai taman wisata nasional" yang akan di selenggarakan di Binongko. Dengan pemateri dari Pemerintah (Dinas pendidikan Kab. Wakatobi), DPRD wakatobi, praktisi pendidikan dan Mahasiswa. Untuk mengkaji seberapa jauh persiapan sumber daya manusia wakatobi untuk mengolah potensi-potensi yang ada di wakatobi.apakah SDM wakatobi sudah mampu untuk mengolah potensi-potensi yang ada di wakatobi,kalau memang ada kekurangan di bidang mana,supaya semua elemen paham dan dapat mengambil langkah,karna masyarakat adalah bagian terpenting yang harus dikembangkan,jangan sampai terjadi seperti di Papua yang penduduk Pribumi hanya menjadi penonton tidak dapat menikmati sumber daya alam dan bahkan tergusur,seminar ini untuk mengantisiupasi hal seperti diPapua,dan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat.kami berharap semua elemen dapat mendukung suksesnya seminar ini,terutama Mahasiswa.
Senin, 07 Maret 2011
Hati-Hati Propaganda Kandidat Menang Satu Putaran
Wangi-wangi, Salah satu tim pemenangan pasangan calon bupati/wakil bupati Wakatobi La Rusli menilai wajar saja bagi setiap tim pemenang mengklaim setiap kandidatnya yang bertarung akan menang dalam satu putaran.
Katanya, klaim-mengklaim seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di tingkat tim sukses, bahkan ada media massa yang juga mengkalim kesuksesan kandidat yang akan menang satu putaran.
"Baru-baru ini di media ada seseorang telah menyebutkan bahwa pemenang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Wakatobi pada pertarungan di Pemilukada 27 Maret 2011 nanti, hanya satu putaran dengan raihan suara mencapai 40 persen. Sementara, untuk memenangkan pertarungan satu putaran hanya membutuhkan 30 persen dari suara sah. Jadi, otomotis jika ada salah satu pasangan yang bisa meraup suara hingga 40 persen, maka akan keluar sebagai pemenang satu putaran," ujarnya, Minggu (27/02)
Menurut Rusli klaim di media massa itu sebetulnya tanpa ada dasar yang jelas dan tidak berdasarkan hasil survey dari lembaga yang kredibel dan itu termasuk informasi yang menyesatkan dan memiliki potensi untuk berbuat curang.
“Semua kandidat pasangan calon Bupai/Wakil Bupati yang bakal bertarung nanti berpeluang untuk memenangkan pertarungan. Indikatornya yakni, karena semua tim pasangan calon Bupati/Wakil Bupati telah bekerja semaksimal mungkin. Jadi, pernyataan salah seorang tim pasangan calon tersebut, merupakan upaya-upaya sistimatis untuk menurunkan semangat kerja di tim-tim pasangan lainnya. Klaim untuk memenangkan pertarungan hanya dalam satu putaran itu, berpotensi membuka ruang melakukan manipulasi suara dengan berbagai cara,” katanya.
Menurutnya, semua kandidat yang maju tentunya telah mempersiapkan tim khusus menangani potensi curang dari pihak-pihak terkait. Kalau ada yang berani melakukan tindakan curang maka, mesti harus berpikir resikonya.
“Saya kira proses Pemilukada di Wakatobi ini nantinya akan sangat berbeda dengan daerah lain, karena pengawasannya lebih ketat. Sehingga pihak-pihak yang biasa bermain pada momen-momen seperti ini, sulit mendapatkan peluang untuk bermain. Tentunya ini harap kita semua, utamanya bagi kita yang menginginkan Pemilukada bersih. Kekuatan dari masing-masing kandidat baik yang terlihat secara nyata atau tidak, saya kira sudah pasti bakal bekerja lebih profesional mengingat ada isu salah satu kandidat bakal bermain full dengan cara tidak halal sudah terdengar kemana-mana,” ujarnya.(tom/ard)
Katanya, klaim-mengklaim seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di tingkat tim sukses, bahkan ada media massa yang juga mengkalim kesuksesan kandidat yang akan menang satu putaran.
"Baru-baru ini di media ada seseorang telah menyebutkan bahwa pemenang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Wakatobi pada pertarungan di Pemilukada 27 Maret 2011 nanti, hanya satu putaran dengan raihan suara mencapai 40 persen. Sementara, untuk memenangkan pertarungan satu putaran hanya membutuhkan 30 persen dari suara sah. Jadi, otomotis jika ada salah satu pasangan yang bisa meraup suara hingga 40 persen, maka akan keluar sebagai pemenang satu putaran," ujarnya, Minggu (27/02)
Menurut Rusli klaim di media massa itu sebetulnya tanpa ada dasar yang jelas dan tidak berdasarkan hasil survey dari lembaga yang kredibel dan itu termasuk informasi yang menyesatkan dan memiliki potensi untuk berbuat curang.
“Semua kandidat pasangan calon Bupai/Wakil Bupati yang bakal bertarung nanti berpeluang untuk memenangkan pertarungan. Indikatornya yakni, karena semua tim pasangan calon Bupati/Wakil Bupati telah bekerja semaksimal mungkin. Jadi, pernyataan salah seorang tim pasangan calon tersebut, merupakan upaya-upaya sistimatis untuk menurunkan semangat kerja di tim-tim pasangan lainnya. Klaim untuk memenangkan pertarungan hanya dalam satu putaran itu, berpotensi membuka ruang melakukan manipulasi suara dengan berbagai cara,” katanya.
Menurutnya, semua kandidat yang maju tentunya telah mempersiapkan tim khusus menangani potensi curang dari pihak-pihak terkait. Kalau ada yang berani melakukan tindakan curang maka, mesti harus berpikir resikonya.
“Saya kira proses Pemilukada di Wakatobi ini nantinya akan sangat berbeda dengan daerah lain, karena pengawasannya lebih ketat. Sehingga pihak-pihak yang biasa bermain pada momen-momen seperti ini, sulit mendapatkan peluang untuk bermain. Tentunya ini harap kita semua, utamanya bagi kita yang menginginkan Pemilukada bersih. Kekuatan dari masing-masing kandidat baik yang terlihat secara nyata atau tidak, saya kira sudah pasti bakal bekerja lebih profesional mengingat ada isu salah satu kandidat bakal bermain full dengan cara tidak halal sudah terdengar kemana-mana,” ujarnya.(tom/ard)
sumber baubaupos.com
Guru Dilarang Berpolitik Praktis
Wangi-wangi, Meskipun belum ada surat edaran, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Wakatobi Hamimu (26/2) menghimbau agar guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak berpolitik praktis sehubungan dengan perhelatan Pemilukada Wakatobi 27 Maret 2011
Dia mengatakan sebagai tenaga guru yang profesional harus menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik dan taat pada peraturan sebagai guru, bukannya terlibat dalam polititk praktis. Karena, jika seorang guru sudah terlibat dalam politik praktis, lanjutnya, maka sangat jelas bahwa tugas-tugasnya sebagai guru sudah tidak efektif. Sementara, sebagai tenaga guru harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik dalam profesinya.
“Setiap ada pertemuan-pertemuan, saya selalu sampaikan agar jangan terlibat dalam salah satu partai atau kepada salah satu kandidat calon bupati/wakil bupati. Karena,PGRI sebagai organisasi profesi bukan untuk menjadi politisi, akan tetapi sebagai tenaga pengajar harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik dan profesionalisme guru,” terang Hamimu, Sabtu (26/02)
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala SD di Kota Kendari itu
menjelaskan, jika ada guru yang terlibat dalam politik praktis hingga menjelang pelaksanaan Pemilukada nanti, maka dia selaku ketua PGRI Kabupaten Wakatobi, bakal menjatuhkan sanksi kepada oknum-oknum guru tersebut. Namun, harus disertai bukti-bukti yang akurat bahwa yang bersangkutan benar-benar terlibat politik praktis, tegasnya.
“Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan (guru, red) terlibat politik praktis, maka harus disertai bukti-bukti yang akurat seperti ada bukti rekaman saat melakukan manuver politik, tertangkap kamera saat melakukan kegiatan dilapangan serta bukti-bukti lainnya yang bisa menjeratnya untuk diproses lebih lanjut,” cetus Hamimu.
Diapun menegaskan sanksi terberat bagi guru yang ditemukan melakukan politik praktis yakni hak-haknya sebagai guru bakal dicabut. “Kalau secara sah dan tentunya disertai bukti-bukti otentik bahwa yang bersangkutan terlibat politik praktis, maka tidak akan diperjuangkan untuk mendapatkan hak-haknya seperti sertifikasi dan lain sebagainya. Yang berangkutan hanya menerima gaji toh,” tukas Hamimu. (rin/ard)
sumber baubaupos.com -
“Setiap ada pertemuan-pertemuan, saya selalu sampaikan agar jangan terlibat dalam salah satu partai atau kepada salah satu kandidat calon bupati/wakil bupati. Karena,PGRI sebagai organisasi profesi bukan untuk menjadi politisi, akan tetapi sebagai tenaga pengajar harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik dan profesionalisme guru,” terang Hamimu, Sabtu (26/02)
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala SD di Kota Kendari itu
menjelaskan, jika ada guru yang terlibat dalam politik praktis hingga menjelang pelaksanaan Pemilukada nanti, maka dia selaku ketua PGRI Kabupaten Wakatobi, bakal menjatuhkan sanksi kepada oknum-oknum guru tersebut. Namun, harus disertai bukti-bukti yang akurat bahwa yang bersangkutan benar-benar terlibat politik praktis, tegasnya.
“Untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan (guru, red) terlibat politik praktis, maka harus disertai bukti-bukti yang akurat seperti ada bukti rekaman saat melakukan manuver politik, tertangkap kamera saat melakukan kegiatan dilapangan serta bukti-bukti lainnya yang bisa menjeratnya untuk diproses lebih lanjut,” cetus Hamimu.
Diapun menegaskan sanksi terberat bagi guru yang ditemukan melakukan politik praktis yakni hak-haknya sebagai guru bakal dicabut. “Kalau secara sah dan tentunya disertai bukti-bukti otentik bahwa yang bersangkutan terlibat politik praktis, maka tidak akan diperjuangkan untuk mendapatkan hak-haknya seperti sertifikasi dan lain sebagainya. Yang berangkutan hanya menerima gaji toh,” tukas Hamimu. (rin/ard)
Benteng Liya Togo Tinggal Puing
WANGIWANGI,- Menyedihkan jika berkunjung ke Benteng Liya Togo yang merupakan situs sejarah masa lampau di Kabupaten Wakatobi. Benteng tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian. "Bangunanya tinggal puing-puingnya saja,'' kata Wa Ode Nur Hayati, Anggota DPR RI Komisi VII baru-baru ini.
Padahal, kata Nur Hayati, benteng bersejarah dapat mengingatkan akan peradaban masa lalu dan terjadinya penyebaran Agama Islam pertama yang dilakukan oleh Djilabu di Wakatobi. Dan ada juga kaitanya dengan lahirnya gugusan pulau-pulau Wanci (Wangi-Wangi), Kaledupa, Tomia dan Binongko yang disingkat dengan nama Wakatobi.
Wa Ode Nurhayati yang dikenal pendekar Srikandi Wakatobi itu mengatakan semestinya Pemda Wakatobi dapat melakukan sentuhan-sentuhan berupa perbaikan atas situs-situs peninggalan sejarah. “Sebagai Putri Liya Togo, saya prihatin dengan sikap Pemerintah Daerah Wakatobi yang tidak memperhatikan sama sekali situs-situs peradaban masa lampau ini. Sungguh menyedihkan Benteng Liya Togo dengan tembok-temboknya dibiarkan berserakan. Begitu juga dengan Mesjid Liya Togo, Bangunan adat Baruga yang juga tidak tersentuh perhatian Pemerintah Daerah Wakatobi,” ujarnya dengan nada geram.
Ia berjanji jika situs peninggalan sejarah itu tidak juga diperhatikan oleh Pemda Wakatobi, untuk melakukan pembenahan situs sejarah maka dirinya sendiri yang akan membenahinya dengan dana pribadi. “Saya sudah mengajak berbicara dengan beberapa Kepala Desa di Liya Togo untuk menjadikan benteng itu sebagai benteng sejarah bersama. Namun sebenarnya ini wilayah Pemerintah Daerah. Tapi saya punya mimpi-mimpi untuk mengembalikan seluruh, pernak-pernik disekitar Benteng seperti dulu,contoh Baruga,” katanya.
Dia telah menunjuk beberapa kepala Desa di Liya Togo, sara, dan Hokumu untuk memberikan denah sebenarnya, struktur bangunan baruga masa lampau. Kemudian lahannya apabila tidak ada, Wa Ode
Nurhayati akan membebaskan tanah milik keluarganya di sekitar Benteng untuk dihibahkan.
“Tanah turunan kami, namun kalau warga sudah terlanjut tinggal tidak apa-apa, kita akan ganti rugi, karena ini medan kemanusiaan. Paling penting kita hidupkan kembali situs-situs sejarah masa lampau. Kemudian rencananya bangunan Baruga yang akan ditempat untuk menenun bagi perempuan-perempuan Liya Togo yang suaminya sehari-hari mencari ikan di laut, atau bertani agar-agar,” paparnya.(tom/yhd)
sumber baubaupos.com
Wa Ode Nurhayati yang dikenal pendekar Srikandi Wakatobi itu mengatakan semestinya Pemda Wakatobi dapat melakukan sentuhan-sentuhan berupa perbaikan atas situs-situs peninggalan sejarah. “Sebagai Putri Liya Togo, saya prihatin dengan sikap Pemerintah Daerah Wakatobi yang tidak memperhatikan sama sekali situs-situs peradaban masa lampau ini. Sungguh menyedihkan Benteng Liya Togo dengan tembok-temboknya dibiarkan berserakan. Begitu juga dengan Mesjid Liya Togo, Bangunan adat Baruga yang juga tidak tersentuh perhatian Pemerintah Daerah Wakatobi,” ujarnya dengan nada geram.
Ia berjanji jika situs peninggalan sejarah itu tidak juga diperhatikan oleh Pemda Wakatobi, untuk melakukan pembenahan situs sejarah maka dirinya sendiri yang akan membenahinya dengan dana pribadi. “Saya sudah mengajak berbicara dengan beberapa Kepala Desa di Liya Togo untuk menjadikan benteng itu sebagai benteng sejarah bersama. Namun sebenarnya ini wilayah Pemerintah Daerah. Tapi saya punya mimpi-mimpi untuk mengembalikan seluruh, pernak-pernik disekitar Benteng seperti dulu,contoh Baruga,” katanya.
Dia telah menunjuk beberapa kepala Desa di Liya Togo, sara, dan Hokumu untuk memberikan denah sebenarnya, struktur bangunan baruga masa lampau. Kemudian lahannya apabila tidak ada, Wa Ode
Nurhayati akan membebaskan tanah milik keluarganya di sekitar Benteng untuk dihibahkan.
“Tanah turunan kami, namun kalau warga sudah terlanjut tinggal tidak apa-apa, kita akan ganti rugi, karena ini medan kemanusiaan. Paling penting kita hidupkan kembali situs-situs sejarah masa lampau. Kemudian rencananya bangunan Baruga yang akan ditempat untuk menenun bagi perempuan-perempuan Liya Togo yang suaminya sehari-hari mencari ikan di laut, atau bertani agar-agar,” paparnya.(tom/yhd)
Pelajar SMA Binongko Diintimidasi
WAKATOBI,Jelang Pemilukada Wakatobi, berbagai macam cara dilakukan tim sukses untuk meraih simpati masyarakat. Namun sayang ada beberapa oknum PNS yang seharusnya tidak perlu melakukan manuver politik, justru ikut-ikutan menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan mengintimidasi para pelajar SMA yang masih pemilih pemula.
Seperti yang terjadi di Pulau Binongko beberapa hari lalu. Ada dua orang oknum guru SMAN 1 Binongko yang melakukan intimidasi terhadap siswa kelas tiga. Atas kejadian itu, orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan merasa sudah tidak nyaman. Karena, kedua oknum guru tersebut, mengancam siswa pemilih pemula tidak akan naik kelas atau tidak akan lulus ujian jika tidak mendukung salah satu pasangan cabup/cawabup.
Dengan kejadian itu, maka beberapa hari lalu ada beberapa orang anggota DPRD kabupaten Wakatobi antara lain Subardin Bau S.Pd, M.Si, La Moane Sabara S.Sos dan Haeruddin Buton, langsung menemui orang tua siswa dan siswa yang diintimidasi di Pulau Binongko itu. Dan hasilnya, laporan itu benar karena anggota DPRD yang turun itu langsung menemui yang bersangkutan (siswa, red).
Subardin Bau S.Pd, M.Si, saat ditemui Baubau Pos (1/3) mengatakan, terkait permasalahan intimidasi oleh oknum guru SMAN 1 Binongko terhadap siswa pemilih pemula itu benar. “Anggota DPRD yang ke Binongko itu sudah menemui kepala sekolah (kasek) SMAN 1 Binongko. Dari pertemuan kami dengan kasek SMAN 1 Binongko, dua oknum guru yang melakukan intimidasi itu akan dipanggil kasek untuk dillakukan teguran dan pembinaan,” ujar Subardin.
Subardin dan anggota DPRD lainnya pada kesempatan itu bertemu camat Binongko dan kepala UPTD Kecamatan Binongko untuk melaporkan masalah tersebut. “Dari hasil pertemuan kami denga camat dan kepala UPTD tersebut, dua orang oknum guru SMAN 1 Binongko itu akan dipanggil untuk dilakukan teguran dan pembinaan sesuai profesinya sebagai seorang guru,” terangnya.
Selain intimidasi oleh dua orang oknum guru tersebut, anggota DPRD juga menyelesaikan permasalahan lainnya seperti laporan dari beberapa orang guru honorer yag diberhentikan oleh kepala sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Dalam laporan itu, Kepala Sekolah SDN Bante Kecamatan Binongko memberhentikan tenaga guru honorer tanpa ada alasan yang jelas. Dan lebih fatalnya lagi, semua hak-haknya tidak dibayarkan seperti insentif dan operasional selama kurang lebih dua bulan.
“Padahal, cara-cara seperti itu sangat bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) utamanya tenaga pengajar (guru). Dalan PP tersebut, sudah sangat jelas bahwa guru itu termasuk organisasi profesi, buka tim sukses salah satu kandidat calon Bupati/Wakil Bupati atau pengurus parpol,” himbau Subardin.(rin/yhd)
sumber baubaupos.com -
Dengan kejadian itu, maka beberapa hari lalu ada beberapa orang anggota DPRD kabupaten Wakatobi antara lain Subardin Bau S.Pd, M.Si, La Moane Sabara S.Sos dan Haeruddin Buton, langsung menemui orang tua siswa dan siswa yang diintimidasi di Pulau Binongko itu. Dan hasilnya, laporan itu benar karena anggota DPRD yang turun itu langsung menemui yang bersangkutan (siswa, red).
Subardin Bau S.Pd, M.Si, saat ditemui Baubau Pos (1/3) mengatakan, terkait permasalahan intimidasi oleh oknum guru SMAN 1 Binongko terhadap siswa pemilih pemula itu benar. “Anggota DPRD yang ke Binongko itu sudah menemui kepala sekolah (kasek) SMAN 1 Binongko. Dari pertemuan kami dengan kasek SMAN 1 Binongko, dua oknum guru yang melakukan intimidasi itu akan dipanggil kasek untuk dillakukan teguran dan pembinaan,” ujar Subardin.
Subardin dan anggota DPRD lainnya pada kesempatan itu bertemu camat Binongko dan kepala UPTD Kecamatan Binongko untuk melaporkan masalah tersebut. “Dari hasil pertemuan kami denga camat dan kepala UPTD tersebut, dua orang oknum guru SMAN 1 Binongko itu akan dipanggil untuk dilakukan teguran dan pembinaan sesuai profesinya sebagai seorang guru,” terangnya.
Selain intimidasi oleh dua orang oknum guru tersebut, anggota DPRD juga menyelesaikan permasalahan lainnya seperti laporan dari beberapa orang guru honorer yag diberhentikan oleh kepala sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Dalam laporan itu, Kepala Sekolah SDN Bante Kecamatan Binongko memberhentikan tenaga guru honorer tanpa ada alasan yang jelas. Dan lebih fatalnya lagi, semua hak-haknya tidak dibayarkan seperti insentif dan operasional selama kurang lebih dua bulan.
“Padahal, cara-cara seperti itu sangat bertentangan dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) utamanya tenaga pengajar (guru). Dalan PP tersebut, sudah sangat jelas bahwa guru itu termasuk organisasi profesi, buka tim sukses salah satu kandidat calon Bupati/Wakil Bupati atau pengurus parpol,” himbau Subardin.(rin/yhd)
Laboratorium Bawah Laut Wakatobi Jadi Pusat Penelitian
Kendari (ANTARA News) - Laboratorium Bawah Laut Kabupaten Wakatobi di Pulau Hoga, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menjadi pusat penelitian berbagai jenis terumbu karang dan bio energi dunia.
"Penggunaan Laboratorium Bawah Laut Wakatobi sebagai pusat penelitian terumbu karang dan bio energi dunia, akan dimulai bersamaan dengan dibukanya Sekolah Perikanan Internasional yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Bupati Wakatobi, Hugua kepada ANTARA melalui telepon dari Wakatobi, Selasa.
Menurut Bupati Hugua, Sekolah Perikanan Internasional Wakatobi, akan dibuka pada bulan Agustus 2011 mendatang.
Bersamaan dengan peresmian beroperasinya sekolah tersebut kata Hugua, akan digelar penelitian organisma bawah laut Wakatobi yang direncanakan diikuti sebanyak 1.000-an peneliti dari berbagai negara.
Terutama dari universitas yang akan menjalin kerjasama dengan Pemkab Wakatobi untuk mengembangkan sekolah perikanan tersebut.
"Setiap satu peneliti dari luar negeri, akan ditemani peneliti nasional dari LIPI dan berbagai perguruan tinggi di Tanah Air," katanya.
Laboratorium Bawah Laut Wakatobi yang menjadi sarana pendukung utama Sekolah Perikanan Internasional menurut Hugua, akan menjadi pusat penelitian terumbu karang dan bio energi paling aktif di pusat segi tiga terumbu Karang dunia.
Menurut Bupati Hugua, mahasiswa SPI Wakatobi, akan berasal dari enam negara yang menjadi anggota CTI (Coral Triangle Initiative).
Enam Negara tersebut masing-masing Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Salamon, Timor Leste dan Indonesia sendiri.
Bupati Hugua mengatakan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah tersebut, Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri.
"Kami sudah dihubungi pihak Universitas Essex, Cambridge, Oxford di Inggeris, Trinity College Dublin University Irlandia dan Harvard Amerika Serikat, untuk bekerjasama mengembangkan Sekolah Perikanan Internasional di Wakatobi," katanya.
(S032//D009)
"Penggunaan Laboratorium Bawah Laut Wakatobi sebagai pusat penelitian terumbu karang dan bio energi dunia, akan dimulai bersamaan dengan dibukanya Sekolah Perikanan Internasional yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Bupati Wakatobi, Hugua kepada ANTARA melalui telepon dari Wakatobi, Selasa.
Menurut Bupati Hugua, Sekolah Perikanan Internasional Wakatobi, akan dibuka pada bulan Agustus 2011 mendatang.
Bersamaan dengan peresmian beroperasinya sekolah tersebut kata Hugua, akan digelar penelitian organisma bawah laut Wakatobi yang direncanakan diikuti sebanyak 1.000-an peneliti dari berbagai negara.
Terutama dari universitas yang akan menjalin kerjasama dengan Pemkab Wakatobi untuk mengembangkan sekolah perikanan tersebut.
"Setiap satu peneliti dari luar negeri, akan ditemani peneliti nasional dari LIPI dan berbagai perguruan tinggi di Tanah Air," katanya.
Laboratorium Bawah Laut Wakatobi yang menjadi sarana pendukung utama Sekolah Perikanan Internasional menurut Hugua, akan menjadi pusat penelitian terumbu karang dan bio energi paling aktif di pusat segi tiga terumbu Karang dunia.
Menurut Bupati Hugua, mahasiswa SPI Wakatobi, akan berasal dari enam negara yang menjadi anggota CTI (Coral Triangle Initiative).
Enam Negara tersebut masing-masing Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Salamon, Timor Leste dan Indonesia sendiri.
Bupati Hugua mengatakan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah tersebut, Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri.
"Kami sudah dihubungi pihak Universitas Essex, Cambridge, Oxford di Inggeris, Trinity College Dublin University Irlandia dan Harvard Amerika Serikat, untuk bekerjasama mengembangkan Sekolah Perikanan Internasional di Wakatobi," katanya.
(S032//D009)
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011
COPYRIGHT © 2011
Langganan:
Postingan (Atom)
